Siapa Bertanggung Jawab? Sertifikasi SPPG Rubaru Belum Tuntas, Dua Nama Anggota DPRD Terseret

Avatar photo

- Redaksi

Minggu, 8 Februari 2026 - 18:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, Jatimkita.id – Polemik pengurusan sertifikasi di SPPG Rubaru, Yayasan Rumah Juang Garuda Emas, kian memanas setelah sejumlah nama pejabat publik disebut dalam pusaran persoalan administrasi yang hingga kini belum tuntas. Upaya konfirmasi terhadap Ersat, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi NasDem, tidak membuahkan hasil. Ia dilaporkan sama sekali tidak merespons permintaan klarifikasi, memicu tanda tanya besar di tengah publik.

Sorotan menguat karena isu yang berkembang bukan sekadar soal kelengkapan berkas, melainkan juga menyangkut dugaan kemitraan serta peran pihak-pihak yang disebut ikut terlibat. Ketika publik menunggu jawaban tegas, justru muncul kesan saling lempar tanggung jawab antara pihak yayasan dan pihak yang sebelumnya disebut sebagai fasilitator.

Baca Juga :  Tak Kapok Disanksi, SPPG Lenteng Timur 3 Bagikan Menu MBG Bau dan Blokir Kontak Wartawan Saat Konfirmasi

Nama Holik, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Gerindra, mencuat setelah dirinya mengaku hanya berperan sebagai penghubung awal. “Saya hanya memfasilitasi komunikasi, bukan yang mengurus teknis sertifikasi. Semua dokumen tetap menjadi tanggung jawab lembaga,” tegasnya saat dikonfirmasi. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak berada pada posisi pengambil keputusan administratif.

Di sisi lain, Kepala SPPG Rubaru Yayasan Rumah Juang Garuda Emas, Moh. Fadil, menyampaikan bahwa pihaknya merasa telah menjalankan proses sesuai arahan yang diberikan.

“Kami sudah berusaha melengkapi berkas sesuai prosedur dan terus berkoordinasi. Ada beberapa hal yang memang membutuhkan dukungan pihak yang sebelumnya menyatakan siap membantu,” ujarnya. Pernyataan tersebut memunculkan interpretasi bahwa ada pihak lain yang diharapkan ikut bertanggung jawab dalam proses yang kini tersendat.

Berita Terkait

Sejumlah THM Diduga Masih Beroperasi, Lakpesdam NU dan LPBH NU Desak Pemkab Sumenep Bertindak; Siap Tempuh Aksi Jika Tak Ada Kepastian
Lakpesdam dan LPBH PCNU Sumenep Desak Pemkab Tutup Tempat Usaha yang Diduga Menyimpang dari Izin Operasional
BGN Hentikan Operasional 16 SPPG di Sumenep, IPAL Bermasalah Ancam Keamanan Pangan MBG
SPPG Tanjungjaya Disorot! Limbah Busuk Diduga Cemari Permukiman, Warga Desak Pemerintah Segera Bertindak
Jurnalis Diduga Diintimidasi dan Warga Dianiaya, Kuasa Hukum: Negara Tak Boleh Kalah oleh Preman
Diduga Gadaikan Mobil Masih Kredit, Seorang Perempuan Dilaporkan ke Polres Garut
Kasus Pemukulan Pria Asal Lenteng Naik Penyidikan, Polisi Kantongi Dua Alat Bukti ‎
Pimpinan BMT-UGT Nusantara Cabang Gayam Memilih Bungkam atas Dugaan Sengketa Gadai Emas Rp200 Juta Jadi Sorotan

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 05:46 WIB

Sejumlah THM Diduga Masih Beroperasi, Lakpesdam NU dan LPBH NU Desak Pemkab Sumenep Bertindak; Siap Tempuh Aksi Jika Tak Ada Kepastian

Jumat, 3 Juli 2026 - 14:14 WIB

Lakpesdam dan LPBH PCNU Sumenep Desak Pemkab Tutup Tempat Usaha yang Diduga Menyimpang dari Izin Operasional

Kamis, 28 Mei 2026 - 17:35 WIB

BGN Hentikan Operasional 16 SPPG di Sumenep, IPAL Bermasalah Ancam Keamanan Pangan MBG

Minggu, 24 Mei 2026 - 00:01 WIB

SPPG Tanjungjaya Disorot! Limbah Busuk Diduga Cemari Permukiman, Warga Desak Pemerintah Segera Bertindak

Jumat, 8 Mei 2026 - 14:55 WIB

Jurnalis Diduga Diintimidasi dan Warga Dianiaya, Kuasa Hukum: Negara Tak Boleh Kalah oleh Preman

Berita Terbaru

Opini

Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?

Senin, 3 Agu 2026 - 19:57 WIB