Selain menyoroti pengelola di tingkat satuan pelayanan, sorotan juga mengarah pada fungsi pengawasan berjenjang. Program MBG di daerah berada dalam koordinasi Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPI), sehingga efektivitas pengawasan di tingkat wilayah ikut dipertanyakan ketika insiden serupa terus berulang.
HN mendesak agar pihak koordinator, baik di tingkat wilayah maupun pusat, turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Saya harap pihak koordinator wilayah bahkan pusat harus turun dan sikapi dengan benar atas kejadian yang semacam ini. Ini kalau dibiarkan akan mengancam kesehatan anak bangsa,” tandasnya.
Ia juga mempertanyakan alasan operasional SPPG yang dinilai kerap bermasalah namun tetap berjalan.
“SPPG Pakamban Laok 2 sudah banyak bermasalah, kenapa tetap beroperasi. Seharusnya dievaluasi secara menyeluruh,” tambahnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan orang tua siswa berinisial EV. Ia mengaku masih cemas terhadap keamanan menu MBG meskipun roti yang diduga berjamur telah diganti.
“Meski sudah diganti tapi tidak menjamin keselamatan anak saya ke depan jika mengonsumsi MBG yang berjamur, saya masih khawatir dengan menu MBG ini. Untung kemarin saya cek, kalau tidak dicek pasti anak kami makan roti berjamur,” tandasnya.
Diketahui, pengawasan program MBG di Kabupaten Sumenep berada dalam koordinasi SPPI Koordinator Wilayah Kabupaten Sumenep, M. Khalilur Rahman Hidayatullah. Namun hingga kini belum terlihat langkah evaluasi terbuka terkait insiden yang kembali terjadi di lapangan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
