SUMENEP, Jatimkita.id – Polemik pengurusan sertifikasi di SPPG Rubaru, Yayasan Rumah Juang Garuda Emas, kian memanas setelah sejumlah nama pejabat publik disebut dalam pusaran persoalan administrasi yang hingga kini belum tuntas. Upaya konfirmasi terhadap Ersat, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi NasDem, tidak membuahkan hasil. Ia dilaporkan sama sekali tidak merespons permintaan klarifikasi, memicu tanda tanya besar di tengah publik.
Sorotan menguat karena isu yang berkembang bukan sekadar soal kelengkapan berkas, melainkan juga menyangkut dugaan kemitraan serta peran pihak-pihak yang disebut ikut terlibat. Ketika publik menunggu jawaban tegas, justru muncul kesan saling lempar tanggung jawab antara pihak yayasan dan pihak yang sebelumnya disebut sebagai fasilitator.
Nama Holik, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Gerindra, mencuat setelah dirinya mengaku hanya berperan sebagai penghubung awal. “Saya hanya memfasilitasi komunikasi, bukan yang mengurus teknis sertifikasi. Semua dokumen tetap menjadi tanggung jawab lembaga,” tegasnya saat dikonfirmasi. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak berada pada posisi pengambil keputusan administratif.
Di sisi lain, Kepala SPPG Rubaru Yayasan Rumah Juang Garuda Emas, Moh. Fadil, menyampaikan bahwa pihaknya merasa telah menjalankan proses sesuai arahan yang diberikan.
“Kami sudah berusaha melengkapi berkas sesuai prosedur dan terus berkoordinasi. Ada beberapa hal yang memang membutuhkan dukungan pihak yang sebelumnya menyatakan siap membantu,” ujarnya. Pernyataan tersebut memunculkan interpretasi bahwa ada pihak lain yang diharapkan ikut bertanggung jawab dalam proses yang kini tersendat.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
