Pengawas Dinilai Gagal Total, Menu Tak Layak Tetap Dibagikan: Ada Apa dengan SPPG Jambu?

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 7 Januari 2026 - 18:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, Jatimkita.id – Keluhan wali murid terkait kualitas menu SPPG Jambu di Kabupaten Sumenep kian menguat. Sejumlah orang tua siswa mengungkapkan temuan roti dalam kondisi berjamur, apel yang tampak keriput, serta buah yang ditemukan mulai membusuk. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius akan keamanan pangan yang dikonsumsi siswa.

Keluhan tersebut, publik mempertanyakan keabsahan dan fungsi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang seharusnya menjadi prasyarat dasar kelayakan dapur dan distribusi makanan. Pertanyaan mendasar pun muncul: bagaimana menu yang diduga tidak layak konsumsi bisa lolos dan tetap dibagikan kepada siswa?

Baca Juga :  Wali Murid Diminta Diam Oleh SPPG Pakamban Laok, Sejumlah Siswa di Pragaan Sumenep Alami Diare

Menanggapi hal itu, Aktivis Muda Sumenep, Fathor Rahman, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan di media sosial. Ia menilai, masalah ini sudah menyentuh aspek pengawasan, akuntabilitas, dan keselamatan anak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya meminta SPPI Koordinator Wilayah Kabupaten Sumenep, M. Khalilur Rahman, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang bermasalah. Ini menyangkut kesehatan anak-anak dan tidak bisa ditunda,” tegas Fathor, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga :  Jadi Tamparan Keras bagi Kepala SPPG Legung Barat, Siswa Selipkan Surat di Ompreng Menyoal Menu MBG Telur Puyuh Busuk

Tak hanya SLHS, Fathor juga menyoroti sertifikat dan dokumen kelayakan lain yang seharusnya dimiliki dan diawasi secara ketat oleh penyelenggara SPPG.

“Publik tidak hanya berhak tahu soal SLHS. Setidaknya ada lima sertifikat lain yang perlu dibuka dan dijelaskan keabsahannya, mulai dari izin operasional dapur, sertifikat keamanan pangan, standar kelayakan penyimpanan bahan, sertifikasi penjamah makanan, hingga dokumen pengawasan distribusi. Kalau semua ada dan berjalan, tidak mungkin makanan bermasalah lolos ke siswa,”ujarnya.

Berita Terkait

Sejumlah THM Diduga Masih Beroperasi, Lakpesdam NU dan LPBH NU Desak Pemkab Sumenep Bertindak; Siap Tempuh Aksi Jika Tak Ada Kepastian
Lakpesdam dan LPBH PCNU Sumenep Desak Pemkab Tutup Tempat Usaha yang Diduga Menyimpang dari Izin Operasional
BGN Hentikan Operasional 16 SPPG di Sumenep, IPAL Bermasalah Ancam Keamanan Pangan MBG
SPPG Tanjungjaya Disorot! Limbah Busuk Diduga Cemari Permukiman, Warga Desak Pemerintah Segera Bertindak
Jurnalis Diduga Diintimidasi dan Warga Dianiaya, Kuasa Hukum: Negara Tak Boleh Kalah oleh Preman
Diduga Gadaikan Mobil Masih Kredit, Seorang Perempuan Dilaporkan ke Polres Garut
Kasus Pemukulan Pria Asal Lenteng Naik Penyidikan, Polisi Kantongi Dua Alat Bukti ‎
Pimpinan BMT-UGT Nusantara Cabang Gayam Memilih Bungkam atas Dugaan Sengketa Gadai Emas Rp200 Juta Jadi Sorotan

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 05:46 WIB

Sejumlah THM Diduga Masih Beroperasi, Lakpesdam NU dan LPBH NU Desak Pemkab Sumenep Bertindak; Siap Tempuh Aksi Jika Tak Ada Kepastian

Jumat, 3 Juli 2026 - 14:14 WIB

Lakpesdam dan LPBH PCNU Sumenep Desak Pemkab Tutup Tempat Usaha yang Diduga Menyimpang dari Izin Operasional

Kamis, 28 Mei 2026 - 17:35 WIB

BGN Hentikan Operasional 16 SPPG di Sumenep, IPAL Bermasalah Ancam Keamanan Pangan MBG

Minggu, 24 Mei 2026 - 00:01 WIB

SPPG Tanjungjaya Disorot! Limbah Busuk Diduga Cemari Permukiman, Warga Desak Pemerintah Segera Bertindak

Jumat, 8 Mei 2026 - 14:55 WIB

Jurnalis Diduga Diintimidasi dan Warga Dianiaya, Kuasa Hukum: Negara Tak Boleh Kalah oleh Preman

Berita Terbaru

Opini

Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?

Senin, 3 Agu 2026 - 19:57 WIB