Pengawas Dinilai Gagal Total, Menu Tak Layak Tetap Dibagikan: Ada Apa dengan SPPG Jambu?

Avatar photo

- Redaksi

Rabu, 7 Januari 2026 - 18:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, Jatimkita.id – Keluhan wali murid terkait kualitas menu SPPG Jambu di Kabupaten Sumenep kian menguat. Sejumlah orang tua siswa mengungkapkan temuan roti dalam kondisi berjamur, apel yang tampak keriput, serta buah yang ditemukan mulai membusuk. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius akan keamanan pangan yang dikonsumsi siswa.

Keluhan tersebut, publik mempertanyakan keabsahan dan fungsi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang seharusnya menjadi prasyarat dasar kelayakan dapur dan distribusi makanan. Pertanyaan mendasar pun muncul: bagaimana menu yang diduga tidak layak konsumsi bisa lolos dan tetap dibagikan kepada siswa?

Baca Juga :  Menunggu 3 Jam, Konferensi Pers Kapolda Jatim Mengundang Kekecewaan Jurnalis Sumenep

Menanggapi hal itu, Aktivis Muda Sumenep, Fathor Rahman, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan di media sosial. Ia menilai, masalah ini sudah menyentuh aspek pengawasan, akuntabilitas, dan keselamatan anak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya meminta SPPI Koordinator Wilayah Kabupaten Sumenep, M. Khalilur Rahman, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang bermasalah. Ini menyangkut kesehatan anak-anak dan tidak bisa ditunda,” tegas Fathor, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga :  Beroperasi Tanpa Kelengkapan Sertifikasi, SPPG Lenteng Timur 3 Dipertanyakan: Ini Program Negara atau Uji Coba?

Tak hanya SLHS, Fathor juga menyoroti sertifikat dan dokumen kelayakan lain yang seharusnya dimiliki dan diawasi secara ketat oleh penyelenggara SPPG.

“Publik tidak hanya berhak tahu soal SLHS. Setidaknya ada lima sertifikat lain yang perlu dibuka dan dijelaskan keabsahannya, mulai dari izin operasional dapur, sertifikat keamanan pangan, standar kelayakan penyimpanan bahan, sertifikasi penjamah makanan, hingga dokumen pengawasan distribusi. Kalau semua ada dan berjalan, tidak mungkin makanan bermasalah lolos ke siswa,”ujarnya.

Berita Terkait

Jurnalis Diduga Diintimidasi dan Warga Dianiaya, Kuasa Hukum: Negara Tak Boleh Kalah oleh Preman
Diduga Gadaikan Mobil Masih Kredit, Seorang Perempuan Dilaporkan ke Polres Garut
Kasus Pemukulan Pria Asal Lenteng Naik Penyidikan, Polisi Kantongi Dua Alat Bukti ‎
Pimpinan BMT-UGT Nusantara Cabang Gayam Memilih Bungkam atas Dugaan Sengketa Gadai Emas Rp200 Juta Jadi Sorotan
Kasus Gadai Emas di Gayam Masuk Tahap Krusial, Polisi Siapkan Gelar Perkara
Kasus Kades Pragaan Daya Terkait Dugaan Pengelolaan Dana Desa Bermasalah, Jadi Alarm Keras bagi Pemerintah Desa di Sumenep
Kerugian Negara Mencapai Rp500 Juta Lebih, Kejari Sumenep Tahan Kades Pragaan Daya Terkait Dugaan Korupsi
Fakta dari Camat dan Wali Murid Menguat, SPPG Syita Ananta dan Kepala Sekolah Dipertanyakan Publik

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 14:55 WIB

Jurnalis Diduga Diintimidasi dan Warga Dianiaya, Kuasa Hukum: Negara Tak Boleh Kalah oleh Preman

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

Kasus Pemukulan Pria Asal Lenteng Naik Penyidikan, Polisi Kantongi Dua Alat Bukti ‎

Selasa, 28 April 2026 - 22:27 WIB

Pimpinan BMT-UGT Nusantara Cabang Gayam Memilih Bungkam atas Dugaan Sengketa Gadai Emas Rp200 Juta Jadi Sorotan

Jumat, 24 April 2026 - 21:43 WIB

Kasus Gadai Emas di Gayam Masuk Tahap Krusial, Polisi Siapkan Gelar Perkara

Jumat, 24 April 2026 - 15:26 WIB

Kasus Kades Pragaan Daya Terkait Dugaan Pengelolaan Dana Desa Bermasalah, Jadi Alarm Keras bagi Pemerintah Desa di Sumenep

Berita Terbaru