Masalah lain yang turut disorot adalah ketidaksesuaian antara porsi makanan yang dipublikasikan di media sosial dengan yang benar-benar diterima siswa di sekolah. Bahkan, porsi dinilai disamaratakan tanpa mempertimbangkan perbedaan jenjang pendidikan.
“Porsinya nasi kuning tidak sesuai dengan yang ada di medsosnya. Masak porsi yang dihidangkan disamaratakan dari MI sampai MA? Saya tahu betul karena anak saya menerima tiap hari,” ungkap Imam MR seorang wali murid diwawancarai, Senin (26/1/2026).
Menariknya, para wali murid menegaskan bahwa biaya bukanlah persoalan utama. Mereka menyatakan lebih memilih membayar, selama keselamatan dan kualitas makanan anak-anak benar-benar terjamin.
“Jujur, lebih baik makan bayar, yang penting anak-anak selamat dari hal yang tidak diinginkan” tulis wali murid lainnya.
Situasi ini memperlihatkan jurang yang mencolok antara narasi pemberitaan yang sarat apresiasi dan realitas yang dirasakan langsung oleh wali murid. Pemberitaan sepihak yang hanya menonjolkan sisi positif dinilai berpotensi menyesatkan opini publik dan menutup ruang kritik yang sah.
Dalam persoalan yang menyangkut kesehatan dan keselamatan anak, suara wali murid bukan sekadar pelengkap, melainkan alarm sosial yang seharusnya ditanggapi secara serius, bukan ditutupi dengan pencitraan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dan terbuka dari pihak pengelola SPPG Rubaru terkait dugaan makanan basi, prosedur perubahan menu, standar uji kelayakan pangan, maupun mekanisme pengawasan mutu.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
