Sekolah dan masyarakat mendesak tindakan tegas, bukan sekadar teguran administratif. Jika pelanggaran ini terus dibiarkan, maka Program MBG berpotensi berubah dari program strategis nasional menjadi simbol kegagalan tata kelola.
Negara sudah menyediakan anggaran. Aturan sudah dibuat jelas. Tapi jika pelaksana di lapangan tetap abai, maka yang terjadi bukan lagi sekadar kelalaian melainkan kegagalan yang disengaja dan dipertontonkan di depan publik.
Baca Juga : Dinilai Bermasalah, Aktivis Muda Sumenep Pertanyakan Legalitas dan Kinerja SPPG Saronggi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
