Sumenep, Jatimkita.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya dirancang sebagai intervensi strategis negara untuk menjamin pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus investasi jangka panjang kualitas sumber daya manusia. Namun, ketika implementasi di lapangan justru menghadirkan menu kering berulang tanpa variasi, persoalan ini tak lagi soal selera, melainkan menyangkut keseriusan pelaksana dalam menerjemahkan mandat negara.
Pelaksanaan MBG oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rubaru yang dikelola Yayasan Rumah Juang Garuda Emas menuai sorotan tajam. Paket makanan yang dibagikan kepada siswa selama tiga hari berturut-turut, yakni pada 15–17 Desember 2025, dinilai lebih menyerupai pembagian makanan ringan ketimbang sajian makan bergizi sebagaimana semangat awal program.
Dengan total anggaran Rp30.000 untuk tiga hari atau sekitar Rp10.000 per siswa per hari publik tentu memahami adanya keterbatasan biaya. Namun keterbatasan anggaran tidak serta-merta membenarkan pola menu yang minim variasi, miskin makanan segar, dan absen prinsip gizi seimbang. Jika standar minimal pemenuhan gizi pun tak tercapai, maka MBG berisiko tereduksi menjadi sekadar laporan administratif tanpa dampak nyata bagi kesehatan anak.
Lemahnya kontrol kualitas dan pengawasan pun patut dipertanyakan. Program nasional yang menyasar masa depan generasi bangsa semestinya tidak diserahkan sepenuhnya pada tafsir praktis di lapangan tanpa standar yang tegas, terukur, dan transparan.
Berdasarkan dokumentasi foto dan video yang beredar di kalangan wali murid, paket MBG yang diterima siswa selama tiga hari terdiri dari:
- Biskuit Marie Regal: 3 bungkus
- Biskuit Roma Malkist: 3 bungkus
- Susu kotak Indomilk Kids: 3 kotak
- Telur ayam rebus: 2 butir
- Buah apel: 2 buah
Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan wali murid yang merasa hak gizi anak-anak mereka diabaikan. Kekhawatiran pun muncul, bahkan mengarah pada dugaan bahwa program ini hanya dijadikan ajang bisnis berkedok program sosial.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
