SUMENEP, Jatimkita.id – Penangguhan operasional empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu sorotan serius terhadap pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah suspend tersebut dinilai menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program strategis nasional di lapangan. Pengawasan terhadap operasional SPPG pun dinilai perlu diperketat guna menjamin keamanan pangan bagi para siswa.
Empat SPPG di Sumenep yang saat ini berstatus suspend oleh BGN yakni SPPG Batang-Batang Daya 2, SPPG Pakamban Laok 2, SPPG Lenteng Timur 2, dan SPPG Dungkek Jadung.
Sebelumnya, berbagai persoalan sempat mencuat dalam distribusi MBG di lapangan. Salah satu yang paling banyak disorot terjadi di SPPG Pakamban Laok 2.
Sejak awal pelaksanaan program, sejumlah keluhan dari masyarakat dan pihak sekolah bermunculan terkait kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa. Bahkan terdapat laporan menu MBG yang diduga tidak layak konsumsi.
Tak hanya itu, sempat pula muncul laporan adanya siswa dan guru yang mengalami gangguan kesehatan, seperti diare, setelah mengonsumsi makanan dari program MBG tersebut.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran para wali murid. Sebagian di antaranya bahkan menyampaikan keberatan terhadap distribusi makanan MBG di sekolah anak mereka.
Dalam salah satu temuan di lapangan, menu MBG berupa roti juga dilaporkan berada dalam kondisi berjamur saat dibagikan kepada siswa. Temuan itu semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terkait standar keamanan pangan dalam program MBG.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
