BUMN juga harus tetap menjaga posisi netral dan profesional dalam menjalankan program bantuan sosial maupun CSR. Sebagai perusahaan milik negara, BUMN bukan alat untuk membangun loyalitas politik. Oleh sebab itu, distribusi bantuan harus dilakukan secara proporsional, terbuka, dan tidak menimbulkan kesan keberpihakan terhadap figur tertentu.
Pada akhirnya, masyarakat Madura tentu tidak menolak bantuan sosial, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara jujur sumber bantuan yang diterima. Transparansi menjadi kunci agar bantuan sosial tidak berubah menjadi alat manipulasi persepsi publik.
Iduladha mengajarkan nilai pengorbanan, kejujuran, dan amanah. Karena itu, seluruh pihak, baik pemerintah, BUMN, maupun tokoh masyarakat, semestinya menjaga momentum suci ini dari kepentingan politik praktis yang dapat mengikis kepercayaan publik.
Bagi masyarakat Sumenep dan Madura, nilai amanah dan keterbukaan bukan sekadar prinsip hukum, melainkan juga bagian dari ajaran moral dan budaya yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, setiap bantuan sosial, termasuk hewan kurban, sudah sepatutnya disalurkan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab demi menjaga marwah ibadah sekaligus kepercayaan masyarakat.
