Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Saronggi maupun Yayasan Alif Batuputih belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang terjadi, termasuk dugaan pembagian menu tidak layak konsumsi pada 10 Februari 2026. Minimnya respons dinilai memperkuat desakan publik agar ada evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan, pengelolaan limbah, serta kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa.
Baca Juga : Pengakuan Plin-plan Kepala SPPG Jambu Soal Sertifikat, Dapur MBG Terancam Langgar Aturan
Sejumlah orang tua dan warga mendesak instansi terkait segera turun tangan melakukan inspeksi lapangan dan audit kualitas pangan. Mereka berharap program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa tidak justru menimbulkan risiko baru bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2
