Namun, pernyataan Holik yang berulang kali disertai frasa “kalau tidak salah” justru memperkuat kesan ketidakpastian dan ketidaktegasan. Sikap ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keseriusan peran fasilitasi yang ia klaim, terlebih posisinya sebagai anggota DPRD yang seharusnya berdiri di garis depan dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan dan standar kesehatan.
Sorotan semakin tajam karena Holik merupakan kader Partai Gerindra, partai besutan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sebagai wakil rakyat dari partai penguasa nasional, sikap Holik dinilai seharusnya menjadi contoh dalam hal tanggung jawab, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik bukan justru tampil defensif dan melempar tanggung jawab saat persoalan mencuat.
Apalagi, di tengah polemik ini, Holik juga diduga memiliki keterkaitan sebagai mitra dalam SPPG Rubaru milik Yayasan Rumah Juang Garuda Emas. Dugaan tersebut kian memperkuat tuntutan publik agar Holik bersikap terbuka dan bertanggung jawab, bukan mengambil jarak dari persoalan yang menyangkut program strategis pelayanan gizi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala SPPG Rubaru, Moh. Fadil turut menyampaikan pernyataan yang tak kalah problematik. Melalui pesan WhatsApp, ia menegaskan bahwa persoalan sertifikasi bukan lagi menjadi tanggung jawab pribadinya. Ia mengklaim hanya bertugas sebagai penata pelayanan operasional dan sebatas mengingatkan pihak yayasan atau mitra dapur.
“Itu sudah di luar tanggung jawab saya. Saya hanya membantu pihak mitra atau yayasan untuk mengingatkan agar persyaratan segera dilengkapi,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
