“BUMDes dibentuk untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk memperkaya penguasa desa. Kalau uang rakyat justru hendak dikorupsi, ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik,” tegas Farida dengan nada geram.
Padahal, lanjut Farida, BUMDes Meddelan yang bergerak di sektor peternakan seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan.
“Yang terjadi justru sebaliknya. Dana ratusan juta diduga menguap, sementara ternak yang ada hanya belasan ekor. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi patut diduga sebagai kejahatan anggaran,” ujar aktivis perempuan lulusan Malang tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Meddelan, Moh. Haris, saat dikonfirmasi awak media berdalih bahwa seluruh pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada pihak BUMDes. Ia mengklaim pemerintah desa tidak ikut campur dalam pengadaan ternak kambing tersebut, sembari mengajak awak media untuk bertemu langsung.
Namun, di tengah bantahan itu, publik kini menanti: klarifikasi atau pembuktian?
Halaman : 1 2
