SUMENEP, Jatimkita.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim sebagai program prioritas nasional mulai memperlihatkan retakan serius di tingkat pelaksana. Di SPPG Saronggi, isu keamanan pangan, kompetensi SDM, dan kepatuhan terhadap regulasi kini dipertanyakan secara terbuka.
Sorotan keras datang dari Aktivis Muda Sumenep, Syarifuddin, yang menilai pelaksanaan MBG di wilayah tersebut rawan membahayakan kesehatan siswa jika tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menegaskan, hingga kini tidak pernah ada penjelasan terbuka mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) jika makanan MBG dalam kondisi basi, rusak, atau tidak layak konsumsi.
“Kalau makanan basi sudah terlanjur dimakan siswa, siapa yang bertanggung jawab? Kepala SPPG, penyedia, atau negara? SOP-nya tidak jelas, publik tidak pernah diberi tahu,” kata pemuda yang akrab dipanggil Udin, Senin (22/12/2025).
Ia menilai absennya SOP yang transparan menunjukkan kelalaian serius dalam manajemen risiko, padahal program ini menyasar anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan.
Tak hanya soal keamanan, kualitas SDM di SPPG Saronggi juga menjadi sorotan. Meski diklaim memiliki chef, ahli gizi, dan food handler bersertifikat, hasil makanan justru banyak ditolak siswa.
“Kalau benar kompeten, mengapa siswa menolak makanan? Ini bukan sekadar selera, tapi kegagalan memahami gizi anak dan pendekatan penyajian,” jelasnya.
Menurutnya, sertifikat tidak boleh berhenti pada legalitas administratif, melainkan harus dibuktikan melalui:
Halaman : 1 2 Selanjutnya
