Senada dengan itu, Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Kemaritiman Laksamana Muda TNI Retiono Kunto H., S.E., M.A.P., CRMP., M.Tr.Ops. menilai tantangan pengamanan wilayah laut semakin kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih terpadu.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap instalasi migas lepas pantai tidak cukup hanya mengandalkan patroli keamanan, tetapi harus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi pengawasan modern serta kolaborasi aktif dengan masyarakat pesisir.
”Ancaman terhadap instalasi migas di laut terus berkembang, mulai dari pelanggaran hukum hingga ancaman siber. Oleh karena itu, strategi pengamanan harus mengintegrasikan kekuatan pertahanan, penegakan hukum, teknologi pengawasan maritim, dan partisipasi masyarakat. Sinergi inilah yang akan menjadi benteng utama dalam menjaga aset energi nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Paban VI Binkuat Sopsal Mabesal Kolonel Laut Awang Bawono, S.E., M.M., M.A.P., CRMP. memaparkan berbagai potensi ancaman terhadap operasi hulu migas, mulai dari perompakan bersenjata, pencurian aset, sabotase, illegal fishing, kecelakaan kerja, cuaca ekstrem, hingga ancaman nonkonvensional seperti terorisme maritim, gangguan terhadap instalasi bawah laut, dan serangan siber.
Menurutnya, TNI Angkatan Laut telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menjamin keamanan wilayah perairan Indonesia, termasuk kawasan strategis yang menjadi lokasi operasi industri hulu migas.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
