Sumenep, Jatimkita.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari sebuah gagasan besar: negara harus hadir sampai ke piring rakyatnya. Ia bukan sekadar distribusi pangan, melainkan investasi peradaban tentang bagaimana anak-anak Indonesia tumbuh dengan perut kenyang, gizi cukup, dan masa depan yang tidak hancur oleh kemiskinan struktural.
Di tangan Prabowo Subianto, program ini diusung sebagai misi negara, bukan proyek musiman. MBG adalah janji untuk membangun generasi, bukan sekadar membagikan makanan.
Namun idealisme, sebagaimana sejarah sering membuktikan, selalu diuji paling keras di lapangan. Dan di Guluk-Guluk, Sumenep, retakan itu muncul bukan dari panci gosong atau sayur kurang garam, melainkan dari sikap orang yang memegang kendali dapur itu sendiri.
Etika yang Retak di Dapur Negara
Sikap defensif dan nada tinggi Kepala SPPG Guluk-Guluk, Qiwam MH, saat dikonfirmasi mengenai legalitas dan sertifikasi dapur MBG bukan sekadar persoalan komunikasi buruk. Itu adalah cermin kecil tentang bagaimana amanah publik bisa berubah menjadi tameng kekuasaan.
Kalimat “Sampean sudah baca juknis tidak?” yang disampaikan dengan nada membentak seolah menegaskan satu hal: bertanya dianggap mengganggu, kritik dianggap ancaman. Padahal dalam republik yang sehat, justru pertanyaanlah yang menjaga kekuasaan tetap waras.
Ketika pejabat mulai alergi terhadap klarifikasi, di situlah bahaya mulai tumbuh diam-diam.
Konfirmasi pewarta terhadap Qiwam bahkan mempertebal kesan itu. Dalam percakapan yang tegang, ia melontarkan ungkapan bernuansa Madura:
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
