Program Mulia Prabowo dan Etika yang Terluka di Panggung Kekuasaan SPPG Guluk-guluk

Avatar photo

- Redaksi

Minggu, 7 Desember 2025 - 22:11 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

“Terro taoah gu’ teggu enah.”

Sebuah kalimat yang dalam konteks pelayanan publik terasa menyakitkan: keras kepala yang dibungkus kepercayaan diri berlebih, seolah kritik adalah angin yang tidak perlu didengar.

Ironi di Balik Nama “Bergizi”

Lebih ironis lagi, dapur yang mengusung nama bergizi justru kabur ketika ditanya soal sertifikasi tenaga ahli, legalitas dapur, dan standar profesional. Penjelasan berputar, defensif, dan terkesan menutup-nutupi.

Seolah legalitas hanyalah formalitas sepele, bukan fondasi keselamatan publik.

Baca Juga :  Menu MBG Bau Lolos ke Meja Siswa, SPPG Talang Yayasan Syita Ananta Didesak Bertanggung Jawab

Di sinilah paradoks itu muncul: sebuah program yang dirancang untuk melindungi masa depan anak-anak justru dijalankan dengan sikap yang berpotensi membahayakan mereka.

Prabowo berbicara tentang generasi emas generasi yang tidak boleh lagi berangkat sekolah dengan perut kosong. Tetapi di Guluk-Guluk, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar soal kenyang, melainkan pertanyaan mendasar:

Apakah makanan itu benar-benar aman? Layak? Diawasi oleh tenaga profesional?

Ketika Ego Mengalahkan Tugas Negara

Arogansi di tingkat pelaksana tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi mengkhianati visi besar negara.

Baca Juga :  SPPG Bermasalah, Kritik Dibungkam: SPPI Sumenep Dinilai Tak Serius Tangani MBG

Program sebesar MBG tidak bisa berjalan dengan mentalitas “yang penting jalan dulu”. Gizi bukan sekadar soal isi perut, tetapi standar operasional, kehati-hatian, dan tanggung jawab ilmiah.

Machiavelli pernah menulis:

“Kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh kebijaksanaan akan melahirkan kehancurannya sendiri.”

Ketika jabatan membuat seseorang merasa kebal, ketika kewenangan dijadikan tameng dari kritik, maka kekuasaan mulai bekerja melawan tujuannya sendiri.

Berita Terkait

Antrean BBM di Sumenep: Ketika Masyarakat Membayar dengan Waktu dan Uang
Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?
Kurban Iduladha 2026: Jangan Sampai Dana Negara dan BUMN Menjadi Alat Politik di Madura
Kabar Baru: Rampok Bernama Edi Junaidi
Dosa Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Fauzi Wongsojudo.
Catatan Kritis Untuk Penyiaran RRI Sumenep
SPPG Bermasalah, Kritik Dibungkam: SPPI Sumenep Dinilai Tak Serius Tangani MBG
Ketika MK Mengingatkan Republik: Polisi, Kekuasaan Sipil, dan Batas-Batas Konstitusi yang Dilanggar

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 12:35 WIB

Antrean BBM di Sumenep: Ketika Masyarakat Membayar dengan Waktu dan Uang

Senin, 3 Agustus 2026 - 19:57 WIB

Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?

Jumat, 29 Mei 2026 - 16:01 WIB

Kurban Iduladha 2026: Jangan Sampai Dana Negara dan BUMN Menjadi Alat Politik di Madura

Jumat, 1 Mei 2026 - 12:25 WIB

Kabar Baru: Rampok Bernama Edi Junaidi

Jumat, 20 Februari 2026 - 22:26 WIB

Dosa Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Fauzi Wongsojudo.

Berita Terbaru