Menurutnya, setiap pihak yang terlibat dalam program MBG, termasuk pengelola SPPG dan penyedia makanan, wajib memastikan standar keamanan pangan dipenuhi secara ketat.
“Minimal harus jelas legalitasnya, dapurnya layak, dan produknya aman dikonsumsi. Anak-anak sekolah bukan objek uji coba. Negara punya tanggung jawab penuh,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila temuan ini dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan potensi pembiaran sistemik yang dapat merugikan kesehatan anak serta menurunkan kepercayaan publik.
Syamsul mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi terbuka terhadap pelaksanaan MBG di SPPG Saronggi, termasuk audit kualitas makanan, standar dapur produksi, serta mekanisme pengawasan lapangan.
“Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus diawasi ketat. Jangan sampai MBG dikenang sebagai program besar yang abai pada kualitas,” pungkasnya.
Distribusi makanan kepada siswa merupakan tanggung jawab negara yang tidak dapat ditawar. Kasus roti MBG yang dibuang siswa ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan agar memperkuat pengawasan, memperbaiki standar pelaksanaan, serta memastikan tujuan mulia MBG benar-benar berdampak positif bagi kesehatan anak.
Halaman : 1 2
