Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil dalam mendapatkan BBM. Jangan sampai warga yang membeli untuk kebutuhan sehari-hari harus mengantre berjam-jam, sementara pihak tertentu justru diduga memperoleh kemudahan untuk mendapatkan BBM dalam jumlah lebih banyak.
Rahman meminta pihak berwenang segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan.
“Kalau seperti ini, segera pihak berwenang bertindak. Terutama Pertamina, segera audit SPBU yang nakal,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat yang pada akhirnya dirugikan.
Pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, serta instansi pengawas terkait diminta segera turun ke lapangan untuk memastikan distribusi Pertalite berjalan sesuai aturan. Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap penindakan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai masyarakat terus dipaksa mengantre berjam-jam, sementara pihak tertentu diduga mendapatkan kemudahan. Distribusi BBM harus transparan, adil, dan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini ditayangkan, pengawas SPBU Pertamina 54.694.03 Gedungan belum memberikan jawaban maupun klarifikasi terkait dugaan kemudahan pengisian BBM menggunakan jeriken, antrean masyarakat yang mengular hingga berjam-jam, serta dugaan penjualan kembali Pertalite dengan harga eceran lebih tinggi.
