“Maaf mas saya punya rekamannya dan saya sudah menonton, itu bukan ancaman, itu bentuk pertanggungjawaban,” tegasnya.
Ia juga mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan MBG dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap mitra.
“Padahal saya sudah minta tiap hari menu. Tapi masih saja ada yang mengecewakan, mohon maaf atas hal-hal yang kurang dirasa pantas,”ujarnya.
Namun di balik serangkaian klarifikasi tersebut, publik justru menyoroti ketiadaan suara dari Kepala SPPG Pakamban Laok 2 yang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi.
Padahal, secara struktural dan operasional, Kepala SPPG merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap: pengelolaan dapur, kualitas makanan, serta distribusi kepada penerima manfaat.
Di mana peran Kepala SPPG saat terjadi polemik serius?. Mengapa justru pihak yayasan yang tampil dominan di ruang publik?.
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa fungsi pengawasan dan tanggung jawab operasional di tingkat SPPG tidak berjalan optimal.
Alih-alih tampil menjelaskan dan menenangkan publik, Kepala SPPG justru memilih diam di tengah krisis kepercayaan.
Situasi ini dinilai berpotensi memperburuk persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Polemik ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut langsung kesehatan siswa sebagai penerima manfaat program strategis nasional.
Ketika dugaan makanan basi mencuat, transparansi dan tanggung jawab seharusnya menjadi prioritas utama bukan justru dihindari.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SPPG Pakamban Laok 2 belum memberikan keterangan resmi, sementara desakan evaluasi dari wali murid terus menguat.
Halaman : 1 2
