“Salah satu poin utama evaluasi adalah kedisiplinan, kualitas bahan, dan kompetensi juru masak. Ini berlaku untuk semua SPPG, bukan hanya yang bermasalah,” katanya.
Selain itu, aspek sanitasi menjadi perhatian serius pemerintah. Kualitas air bersih, sistem pengolahan limbah, serta alur distribusi makanan diwajibkan memenuhi standar kesehatan yang ketat.
“Proses sanitasi harus diperbaiki, terutama terkait kualitas air dan pengelolaan limbah,” tambahnya.
Langkah penutupan sementara dan investigasi ini, lanjut Zulhas, dilakukan secara terbuka sebagai bentuk komitmen transparansi pemerintah. Publik berhak mengetahui bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi persoalan yang terjadi di lapangan.
“Keterbukaan ini penting untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional,” pungkasnya.
Pemerintah berharap langkah tegas ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG agar tidak bermain-main dengan kualitas dan keamanan pangan. Makanan untuk anak-anak, ditegaskan pemerintah, bukan sekadar program, melainkan tanggung jawab negara terhadap masa depan bangsa.
Halaman : 1 2
