Situasi semakin memanas karena publik melihat adanya tarik-ulur pernyataan yang tidak saling menguatkan. Di satu sisi, fasilitator menyebut tanggung jawab ada pada lembaga. Di sisi lain, pihak lembaga memberi sinyal adanya peran pihak eksternal. Sementara itu, Ersat yang namanya turut disebut dalam isu kemitraan memilih diam tanpa penjelasan.
Minimnya transparansi memicu kekhawatiran akan kaburnya akuntabilitas. Pengamat kebijakan lokal menilai, ketika pejabat publik terseret dalam polemik administratif, sikap terbuka bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral. Tanpa penjelasan yang jelas, publik berisiko disuguhi narasi yang simpang siur dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga maupun wakil rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, status kelengkapan sertifikasi di SPPG Rubaru masih belum jelas. Tidak adanya satu pihak yang secara tegas menyatakan bertanggung jawab penuh membuat polemik terus bergulir. Publik kini menanti langkah konkret dan pernyataan resmi yang tidak lagi bersifat normatif, melainkan menjawab langsung siapa yang seharusnya menuntaskan persoalan ini.
Halaman : 1 2
