“Pemerintah harus hadir. Kalau perlu, segera keluarkan surat edaran kepada para pengusaha tembakau yang ada di Madura. Dorong mereka untuk membuka pasar dan meningkatkan penyerapan. Jangan sampai petani menghadapi persoalan pasar sendirian,” ujarnya.
Pengacara yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat tersebut menekankan, persoalan petani tidak cukup diselesaikan melalui bantuan sesaat.
Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun ekosistem perdagangan tembakau yang sehat. Petani harus didorong menghasilkan tembakau berkualitas, sementara industri perlu menyediakan akses pasar dan memberikan nilai pembelian yang sepadan dengan mutu produk.
“Industri membutuhkan bahan baku, sementara petani membutuhkan pasar. Hubungan ini harus berjalan seimbang. Jangan sampai industri mendapatkan bahan baku, tetapi petani justru kesulitan menjual hasil produksinya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan industri rokok dan aktivitas perdagangan tembakau di Madura seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
“Kalau sebuah industri rokok mengambil bahan baku dan menjalankan aktivitas ekonominya di Madura, maka keberadaan petani juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai petani berjuang sendiri. Kalau tidak mampu ikut menyelamatkan petani, tentu manfaat keberadaan usaha tersebut bagi masyarakat Madura patut dipertanyakan,” tegas Sulaisi.
Ia berharap musim panen tembakau 2026 menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat mata rantai perdagangan tembakau Madura.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
