Dosa Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Fauzi Wongsojudo.

Avatar photo

- Redaksi

Jumat, 20 Februari 2026 - 22:26 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dengan tidak kunjung selesainya RDTR di Kabupaten Sumenep sudah sangat menjelaskan bahwa pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Fauzi Wongsojudo tidak memiliki konsep dalam penataan dan perlindungan atas pembangunan di Kabupaten Sumenep. Hal ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab seperti maraknya tambang galian C dan tambak udang ilegal. Kami sangat menyayangkan problem tersebut harus terjadi di Kabupaten Sumenep yang kaya akan sumber daya tapi miskin etika dan konsep governansi.

Faktor-faktor diatas jelas memberikan pukulan telak bagi kedaulatan Kabupaten Sumenep ditengah prestasi yang membanjiri Kabupaten Sumenep.  Atas dasar itulah, pertama kami mendesak pemerintah daerah Kabupaten Sumenep untuk betul-betul mengawal pemberantasan tambang galian C dan tambak udang ilegal. Ketika Pemerintah Daerah sudah melakukan langkah preventif dan persuasif namun masih tidak diindahkan, maka sudah saatnya pemerintah daerah melakukan tindakan tegas, atau pemerintah daerah dalam hal ini sengaja membiarkan sosio-ekologi di Kabupaten Sumenep hancur atas dalih pembenaran pembangunan dan ekonomi.

Baca Juga :  Kurban Iduladha 2026: Jangan Sampai Dana Negara dan BUMN Menjadi Alat Politik di Madura

Kedua, kami juga mendesak pemerintah daerah Kabupaten Sumenep untuk secepatnya menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) supaya pemerintah daerah memiliki acuan dalam rangka penataan dan perlindungan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep.

Baca Juga :  Puncak HPSN 2026 DLH Sumenep Gelar Aksi Bersih dan Penanaman Pohon di Jalan Lingkar Timur

Kami menginginkan desakan-desakan diatas dapat menjadi atensi bagi Pemerintah Daerah agar tidak ada lagi alasan lingkungan dan sosial masyarakat rusak semata-mata karena dalih pembangunan dan ekonomi, namun pada faktanya memang pemerintah daerah tidak pernah melakukan langkah-langkah serius dalam menyelesaikan problematika tersebut.

Berita Terkait

Antrean BBM di Sumenep: Ketika Masyarakat Membayar dengan Waktu dan Uang
Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?
Kurban Iduladha 2026: Jangan Sampai Dana Negara dan BUMN Menjadi Alat Politik di Madura
Kabar Baru: Rampok Bernama Edi Junaidi
Catatan Kritis Untuk Penyiaran RRI Sumenep
SPPG Bermasalah, Kritik Dibungkam: SPPI Sumenep Dinilai Tak Serius Tangani MBG
Program Mulia Prabowo dan Etika yang Terluka di Panggung Kekuasaan SPPG Guluk-guluk
Ketika MK Mengingatkan Republik: Polisi, Kekuasaan Sipil, dan Batas-Batas Konstitusi yang Dilanggar

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 12:35 WIB

Antrean BBM di Sumenep: Ketika Masyarakat Membayar dengan Waktu dan Uang

Senin, 3 Agustus 2026 - 19:57 WIB

Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?

Jumat, 29 Mei 2026 - 16:01 WIB

Kurban Iduladha 2026: Jangan Sampai Dana Negara dan BUMN Menjadi Alat Politik di Madura

Jumat, 1 Mei 2026 - 12:25 WIB

Kabar Baru: Rampok Bernama Edi Junaidi

Jumat, 20 Februari 2026 - 22:26 WIB

Dosa Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Fauzi Wongsojudo.

Berita Terbaru