Ia juga menyoroti adanya dorongan agar kredit dengan nilai di bawah Rp100 juta dapat diberikan tanpa jaminan, sehingga pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan aset tetap mempunyai kesempatan mendapatkan pembiayaan.
“Ini menjadi peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan akses kredit yang lebih mudah, mereka tidak hanya mendapatkan modal untuk bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan usahanya,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan skema penjaminan untuk membantu mengurangi risiko pembiayaan yang disalurkan perbankan. Penjaminan tersebut dapat mencakup sejumlah risiko yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha, seperti bencana gempa, gagal panen, hingga meninggalnya pelaku usaha.
“Dengan adanya penjaminan, risiko yang dihadapi perbankan bisa lebih terkelola. Ini penting agar lembaga perbankan semakin berani menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang memang memiliki usaha produktif,” tutur Hairil.
Ia menegaskan, BPD akan terus mendorong koordinasi antarbank di Sumenep agar peran perbankan semakin dirasakan masyarakat.
“Prinsipnya, kami ingin perbankan hadir sebagai mitra masyarakat. Pelaku usaha harus mendapatkan akses permodalan yang sesuai, sehingga usaha mereka bisa berkembang, pendapatan meningkat, dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Sumenep,” pungkasnya.
Halaman : 1 2
