Karena itu, penanganan kerusakan jalan membutuhkan perencanaan yang terukur, pendataan yang akurat, serta dukungan material dan anggaran yang sesuai dengan tingkat kerusakan.
Bantuan aspal drum dapat menjadi solusi sementara untuk menangani kerusakan pada titik tertentu. Namun, apabila lubang jalan tersebar di berbagai ruas dan wilayah, kecukupan bantuan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika penyaluran aspal memang telah disesuaikan dengan kebutuhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu membuka informasi mengenai hasil pendataan kerusakan, volume aspal yang dibutuhkan, lokasi prioritas perbaikan, serta mekanisme evaluasi setelah bantuan disalurkan.
Alasan banyaknya kabupaten yang harus mendapat perhatian juga perlu diimbangi dengan perencanaan yang transparan dan proporsional. Pemerataan pembangunan tidak cukup hanya dengan membagi bantuan, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan setiap daerah.
Publik pun membutuhkan penjelasan mengenai status bantuan aspal drum tersebut. Apakah bantuan itu merupakan program rutin pemeliharaan jalan, bantuan insidental, atau bagian dari skema penanganan kerusakan jalan provinsi yang lebih luas?.
Apabila bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi titik-titik tertentu, lokasi dan dasar penentuan prioritasnya perlu disampaikan secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana bantuan itu menjawab persoalan kerusakan jalan di Sumenep.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan penyerahan bantuan, tetapi juga hasil nyata berupa jalan yang aman dan layak dilalui. Terlebih, pemeliharaan jalan provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi sesuai kewenangannya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
