“Benar saya dimintai uang 20 ribu pada saat hari Lebaran Ketupat. Saya sama keluarga gak masuk. Katanya petugas untuk menunjang keuangan yang mengundang DJ,’ tuturnya.
Menurut Syamsul, penarikan tiket terhadap pengunjung yang bahkan tidak masuk ke area wisata menunjukkan buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan di lapangan. Alasan yang disampaikan petugas pun dinilai tidak relevan dan justru menambah kesan bahwa pengelolaan lebih berorientasi pada pemasukan instan ketimbang kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, Faruk Hanafi, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan apa pun. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan chat maupun panggilan WhatsApp tidak mendapatkan respons. Sikap bungkam ini semakin mempertegas kesan bahwa keluhan masyarakat dan wisatawan tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
Kritik ini mencerminkan kekecewaan yang semakin meluas. Pantai Slopeng yang seharusnya menjadi aset wisata daerah justru terkesan terbengkalai. Tidak terlihat adanya pembangunan signifikan, baik dari segi infrastruktur, kebersihan, maupun pengelolaan kawasan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap komitmen pengelola dan pihak terkait. Ke mana aliran dana dari tiket masuk? Mengapa tidak ada perbaikan nyata?
Jika dibiarkan terus, bukan tidak mungkin Pantai Slopeng akan kehilangan daya tariknya sepenuhnya. Wisatawan bisa beralih ke destinasi lain yang lebih terawat dan transparan dalam pengelolaan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
