“Di website kampus biaya sudah tercantum jelas. Tetapi di lapangan kami diminta membayar tambahan untuk berbagai keperluan, mulai dari penugasan asuhan kebidanan hingga tugas akhir. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar aturan pungutan tersebut,” ungkapnya.
Ia juga mengaku adanya kesan bahwa mahasiswa yang tidak berada dalam koordinasi dengan oknum tertentu kerap menghadapi kesulitan dalam beberapa tahapan akademik.
“Kalau tidak ikut koordinasi dengan oknum tertentu, proses akademik terasa lebih sulit. Ini yang membuat kami khawatir soal transparansi dan keadilan di lingkungan kampus,” ujarnya.
Para mahasiswa berharap pihak kampus, khususnya pimpinan bidang akademik dan Ketua Program Studi S1 Kebidanan, segera memberikan klarifikasi secara terbuka serta memastikan bahwa seluruh kebijakan akademik dijalankan secara transparan dan adil tanpa diskriminasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak STIKES Husada Jombang, khususnya dari Program Studi S1 Kebidanan, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan media melalui pesan WhatsApp.
Halaman : 1 2
