SUMENEP, Jatimkita.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyoroti serius pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah titik di wilayahnya. Program nasional yang digadang-gadang untuk meningkatkan kualitas gizi siswa itu justru dilaporkan menyajikan makanan yang diduga tidak layak konsumsi.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, mengaku menerima berbagai laporan masyarakat terkait kualitas makanan yang disediakan di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Laporan tersebut menyebutkan adanya menu yang bermasalah, mulai dari telur busuk hingga nasi yang terasa basi.
“Kami mendapat kabar di sejumlah SPPG yang menyajikan menu MBG kepada siswa, telurnya busuk, nasinya terasa basi, dan sebagainya. Artinya, makanan yang diberikan kepada siswa dikeluhkan tidak layak,” tegas Zainal, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang memiliki tujuan baik, yakni meningkatkan asupan gizi peserta didik. Namun, ia menilai pelaksanaannya di lapangan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat.
“Programnya baik, tetapi jika pelaksanaannya amburadul dan kualitas makanan dipertanyakan, maka ini jelas mengkhianati tujuan program itu sendiri,” ujarnya.
DPRD Sumenep memastikan tidak akan tinggal diam. Setelah masa reses dan bulan Ramadan selesai, lembaga legislatif tersebut berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh titik pelaksanaan MBG di Kabupaten Sumenep.
“Setelah reses saya pastikan akan menggandeng pimpinan dan anggota komisi terkait untuk sidak ke semua MBG yang ada di Kabupaten Sumenep. Kami sudah mengantongi beberapa data MBG yang nakal,” ungkapnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
